ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERPARKIRAN SEBAGAI PERJANJIAN PENITIPAN BARANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966K/PDT/2005)

Pada saat ini lahan parkir digunakan sebagai sarana berbisnis, namun konsumen menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan barang atau kendaraannya saat berada di area parkir dan pihak pengelola parkir berlindung pada klausula baku yang tercantum pada karcis parkir. Hal ini merupakan pengalihan tanggung jawab pihak pengelola parkir yang tidak ingin bertanggung jawab atas ketidak hati-hatiannya dalam menjaga keamanan kendaraan milik konsumen sehingga tidak terpenuhinya hak konsumen seperti yang tercantum pada ketentuan Pasal 4 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai parkir sebagai perjanjian penitipan barang ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Skripsi ini bertujuan mengetahui dan menganalisis konsep hukum dari hubungan hukum perparkiran sebagai perjanjian penitipan barang dalam hukum perjanjian konsumen. Untuk menjawab tujuan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual(conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Masih banyak yang menganggap perjanjian parkir adalah perjanjian sewa menyewa namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966K/PDT/2005 perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang dan bukan perjanjian sewa lahan. Dalam putusan tersebut mejelis hakim berpendapat bahwa kewajiban dan tanggung jawab pengelola parkir untuk memberikan penggantian kepada konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan atau kerusakan dan kecelakaan dilokasi pelataran parkir. Hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen merupakan perjanjian penitipan barang sehingga apabila terjadi hilangnya kendaraan maka yang bertanggung jawab adalah pengelola jasa parkir.
Currently, parking lots are used as a means of doing business, but consumers are the ones who suffer losses if their goods or vehicles are lost while in the parking area and the parking management takes refuge in the standard clauses listed on the parking ticket. This is a transfer of responsibility to the parking management who does not want to be responsible for their carelessness in maintaining the safety of consumers' vehicles, resulting in the consumer's rights not being fulfilled as stated in the provisions of Article 4 point (1) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This thesis raises the issue of parking as a goods custody agreement in terms of consumer protection law. This thesis aims to understand and analyze the legal concept of parking legal relations as goods custody agreements in consumer contract law. To answer the objectives of this thesis, the author uses a normative research method with two approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. There are still many who think that a parking agreement is a rental agreement, but in the Supreme Court Decision Number 1966K/PDT/2005, parking is a goods custody agreement and not a land rental agreement. In this decision, the panel of judges was of the opinion that it is the obligation and responsibility of the parking manager to provide compensation to consumers who use parking services who experience loss or damage or accidents at the parking lot location. The legal relationship between the parking manager and the consumer is a goods custody agreement so that if the vehicle is lost, the parking service manager is responsible.