Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa Menurut Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang memuat asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Substansi dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kesimpulannya yaitu: 1) Dalam pasal 4, 5, 6, dan 7 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 hingga kini masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Padahal UUPK dinyatakan secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen dan apa saja yang harus dipatuhi pelaku usaha. Kewenangan dan pertanggungjawaban BPOM terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana perbelanjaan konsumen. 2) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada para konsumen akibat beredarnya makanan kadaluarsa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, dalam pasal ini disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban. Pelaku usaha bertanggung gugat untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 19, KUHPer pasal 1365 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selain ancaman ganti rugi, sikap BPOM terhadap pelaku usaha dalam kasus makanan kadaluarsa dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa (pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).
Consumer protection is part of the law that contains principles or rules that are regulatory in nature and also contain properties that protect the interests of consumers. This thesis discusses "Juridical Review of Consumer Protection for Circulation of Expired Food According to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection". The formulation of the problems in writing this thesis are: 1) What is the juridical review of consumer protection for the distribution of expired food according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? 2) What is the responsibility of business actors for circulating expired food according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? Writing this thesis using a normative method by using a statutory approach. The substance of this thesis is to find out the form of legal protection for consumers for circulating expired food according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out the form of accountability to business actors for circulating expired food according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection The conclusions are: 1) Articles 4, 5, 6, and 7 UUPK No. 8 of 1999 have not been properly implemented until now. Entrepreneurs as providers of goods and services pay little attention to their obligations and consumer rights as well as the public does not really care about their rights as consumers. Even though the UUPK stated in detail the rights of the community as consumers and what businesses had to comply with. BPOM's authority and responsibility for consumers and guidance for business actors is a form of legal protection for the community through the process of socialization, guidance, inspection and supervision of the distribution of food products circulating in consumer shopping centers or facilities. 2) Business actors are responsible for providing compensation to consumers due to the circulation of expired food, this is in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection article 7 concerning obligations of business actors, in this article it is stated that business actors are obliged. Business actors are liable for providing compensation in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection article 19, Criminal Code article 1365 and Article 41 of Law Number 8 of 2012 concerning Food with a maximum of IDR 500,000,000 (five hundred million) rupiah). In addition to threats of compensation, BPOM's attitude towards business actors in cases of expired food can be subject to additional penalties in the form of (article 63 Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection).