PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN KERJA PERSEROAN TERBATAS AZIZ JAYA ABADI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literature, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan : Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan produk hukum yang dibentuk guna melindungi pekerja mengenai kesehatan kerja dalam Perjanjian Kemitraan Kerja yakni diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan kemitraan lebih mengedepankan mutualisme di antara para pihak. Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan, di mana posisi para pihak setara. Berbeda dengan posisi majikan-pekerja dalam hukum ketenagakerjaan yang sifatnya atasan-bawahan. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kesehataan kerja terhadap perjanjian kemitraan kerja pada PT. Aziz Jaya Abadi yang melakukan perjanjian kemitraan kerja dengan PT. Semen Indonesia Persero Tbk. serta untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan keselamatan kerja terhadap Perjanjian Kemitraan kerja, Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah perlindungan kerja, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang di dalamnya mencakup syarat-syarat keselamatan kerja (pasal 3), serta kewajiban dan hak tenaga kerja (pasal 12). Sesuai dengan perkembangan jaman, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencakup berbagai hal dalam perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 67-101). Demi terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan (pasal 87 ayat (1)).
This research is a legal research by using statue approach, conceptual approach, and case approach. Collecting the material through the literature study methods, with primary and secondary legal materials. Then legal materials are studied and analyzed by the approaches used in this research to answer the legal issues in this research. The results of this study indicate : The Labor Law is a legal product created to protect workers. The Law on Social Security and Occupational Health In Partnership Agreements and Contract Agreements, namely regulated in the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower, Partnership relations prioritize mutualism between the parties. In principle, partnerships place more emphasis on mutually beneficial relationships, where the positions of the parties are equal. In contrast to the employer-worker position in labor law which is superior-subordinate. As for the background of writing this thesis to find out how the legal protection of occupational health against work partnership agreements at PT. Aziz Jaya Abadi who entered into a working partnership agreement with PT. Semen Indonesia Persero Tbk. as well as to find out the role of the Government of Tuban Regency, especially the Department of Labor in providing work safety protection against work Partnership Agreements, the Government has long considered the issue of job protection, namely through Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety, which includes the requirements work safety (article 3), as well as the obligations and rights of workers (article 12). In accordance with the times, in 2003, the government issued Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This law covers various matters in the protection of workers, namely wages, welfare, social security for workers, and also includes issues of occupational safety and health (articles 67-101). For the sake of the implementation of occupational safety and health, companies are required to implement an occupational safety and health management system (SMK3) that is integrated with company management (article 87 paragraph (1)).