PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PENCALONAN LEGISLATIF DASAR PUTUSAN MK NO. 87/PUU-XX/2022

Keterlibatan mantan terpidana dalam kontestasi politik memicu diskursus tentang hak asasi manusia serta perlindungannya oleh Mahkamah Konstitusi. Terbitnya putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 turut memastikan arah dan tuntutan pemberantasan korupsi yang diharapkan publik dengan keputusan tersebut maka peluang mantan terpidana untuk mengikuti pencalonan sebagai anggota legislatif juga terbuka lebar untuk siapapun. Untuk itu dengan dilatar belakangi permasalahan ini penulis tergerak untuk menulis skripsi yang berjudul: Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif Dasar Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensinya putusan MK dalam melindungi hak politik mantan terpidana untuk pencalonan sebagai calon legislatif dan bagaimana justifikasi dimensi HAM terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi untuk pencalonan sebagai calon legislatif. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (library Research). Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan merupakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum dan peraturan-peraturan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Mahkamah memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019. terkait dengan hak asasi manusia seseorang yang telah menjalani hukuman pidana atau mantan narapidana korupsi khususnya dengan syarat putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi MK No 87/PUU- XX/2022 Mantan narapidana kini diperbolehkan mencalonkan sebagai anggota legislatif kembali, dapat ditinjau kembali pada pasal 240 ayat 1 UU 7/2017.
The involvement of former convicts in political contestation sparked a discourse on human rights and their protection by the Constitutional Court. The issuance of the Constitutional Court decision No. 87/PUU-XX/2022 also ensures the direction and demands for eradicating corruption that are expected by the public with this decision, the opportunity for former convicts to run for office as members of the legislature is also wide open for anyone. For this reason, with this problem as a background, the author was moved to write a thesis entitled: Protection of Political Rights of Former Corruption Convicts in Legislative Candidacy Basis of MK Decision No. 87/PUU-XX/2022. The problems examined in this study are how the existence of the Constitutional Court's decision in protecting the political rights of ex-convicts for candidacy as legislative candidates and how the justification of the human rights dimension related to the political rights of ex-convicts in corruption cases for candidacy as legislative candidates. The type of research used by researchers is normative legal research methods or library research. The normative legal research studied is literature or secondary data. The research method used is a normative research method, namely research that is reviewed through legal aspects and regulations. Based on the results of the research, it was concluded that the Court enforced the cumulative conditions as stated in the legal considerations of the decisions of the Constitutional Court which have been cited above and finally confirmed in the ruling of the Constitutional Court Decision Number 56/PUUXVII/2019. related to the human rights of someone who has served a criminal sentence or is a former corruption convict, especially with the condition that a decision issued by the Constitutional Court MK No 87/PUU-XX/2022 Former convicts are now allowed to nominate as members of the legislature again, can be reviewed in article 240 paragraph 1 of Law 7/2017.